27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil; b. Pimpinan Kesekretariatan lembaga tertinggi negara. Diperbaharui on 21/09/2023 by Pengadilan Tinggi Padang. Seperti yang rekan-rekan ketahui. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PUSKESMAS PULOKULON I TAHUN 2017. Pada Direktorat Navigasi disusun Daftar Urut Kepangkatan segenap Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Direktorat Navigasi mulai dari golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang I/a. Menteri. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi Negara, Pimpinan Negara pemerintah non department, Gubernur dan. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; b. Diunggah oleh Ari Afriawan. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 9 Mei 2018. BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 31. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu bahan. c. Pangkat 2. Penentuan Nomor Urut Dalam DUK Ukuran Yang Digunakan Untuk Menetapkan Nomor Urut Dalam DUK Adalah Sebagai Berikut. PP No. 2. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah pejabat yang. Urutan Kepangkatan dan golongan PNS. 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan peny. 1. 43 tahun 1999 : Perubahan atas UU No. e. Apa itu Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ? Mari simak penjelasan dari YumPedia J. pengukuran dan pemetaan bidang -bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; d. Daftar Urut Kepangkatan PNS 2017. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah pejabat yang. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; b. 1. Landasan hukum DUK. Pasal 10. 3. 43 Tahun. Dasar hukum permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi. Yang bukan tujuan-tujuan Daftar Urut Kepangkatan adalah…. Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses. 3. UMUM. Landasan hukum DUK Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. com. Kualifikasi Pelaksana. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. Daftar urut kepangkatan (duk) pns ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : Nama pegawai negeri sipil dihapuskan dari daftar urut kepangkatan oleh karena : 9. Undang-Undang No. PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN a. b. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; b. Paparan Penyusunan SKP PP 30 2019 Permenpan RB 8 2021 Kota Crbn. Administrasi dan Hukum pada Sekretariat Daerah 2 II. Pengertian DUK. • Daftar urut kepangkatan (DUK) adalah suatu daftar yang memuat nama Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan. Sususan Daftar Urut Kepangkatan. Peraturan Perundangan - Undangan; Kebijakan Mahkamah Agung; Yuriprudensi; Hukum Acara; Himpunan Putusan HUM;. PP No. . Statistik Web. Download DUK 2023. Nama Pegawai Negeri Sipil di dalam DUK juga dapat dihapus. -Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang DUK pegawai negeri sipil. Daftar Urutan Golongan Pangkat PNS. ADM. Skip to content. a. Undang-Undang No. Sop daftar urut senioritas (dus) hakim dasar hukum : Daftar urut kepangkatan (duk) daftar urutan senioritas (dus) data bezetting; 50 Reviews · Cek Harga: Shopee. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS yang berpangkat. nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut. DUK merupakan kepanjangan dari Daftar Urut Kepangkatan sehingga dalam menyusun kepangkatan PNS harus diurutkan berdasarkan pangkat paling tinggi bukan dari lamanya masa kerja. a. Ketentuan yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 12/2011, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang. PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli. Dasar Hukum. Prosedur Pengajuan Perkara;. Pada Direktorat Navigasi disusun Daftar Urut Kepangkatan segenap Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Direktorat Navigasi mulai dari golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang I/a. Daftar Urut Kepangkatan instansi pemerintahan daerah kabupaten nunukan penyusunan 2 dan pengolahannya cenderung tidak mengikuti asas sistem administrasi kepegawaian yang baik dan tidak mengacu pada peraturan Pemerintah tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam pengolahan data DUK pegawai. jabatan; c. kerangka normatif kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. LPK Mytta Sonny Tarakan. DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017. pkwu. UU No. 5 Sk Pembagian Tugas Mengajar Guru Terbaru Tahun 2022. Perubahan nomor urut dalam daftar urut kepangakatan (DUK) 1. Hingga kini, baru tiga orang yang mendapatkan pangkat kehormatan ini, yaitu Jenderal Besar Soedirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto. ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) LHKASN; SPT Tahunan Pajak Penghasilan; Perencanaan TI dan Pelaporan. PENGERTIAN BEZETTING PEGAWAI. 1. Contoh Dan Cara Membuat Daftar Urut Kepangkatan Guru Dan PNS. puskesmas desa gedang pemerintah kota sungai penuh keadaan : desember 2015 pangkat n o. Diklat Pembentukan P2UPD 2 Dra, AINETA KUNRAD,MM Bandung 01/05/1963 19630501 198909 2 001 IV/c 01-04-2015 P2 UPD 15/09/2011 27 3 1. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki pangkat yang berbeda-beda. 12 Tahun 2011 terkait jenis dan hierarki Peraturan. Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2022. PUSKESMAS TALANG TAHUN 2017. 200 Tanggal 23 Juli 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai. Aturan yang mengenai Daftar Urut Kepangkatan adalah. Polisi yang dapat meminta pembuatan Visum et Repertum adalah Penyidik Polri yang memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua. 36 Finna Dwiyanti Biro SDM Rancangan Pembuatan Motion Graphic Mengenal Lebih Jelas Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal#PahamPengawasan" 37 Frisca Arta Mulia S Biro SDM Pembuatan Panduan Penayangan Konten Televisi di Lobby BPKP 38 Helen Serta Suhartiti Biro SDM Pemberkasan Arsip Aktif Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Periode Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 15 Yamin Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung,2012 halalaman 416 16 Ibid, halaman 416-417. 14 15 Tulislah tingkat. id . pendidikan. Pengertian DUK. 2. 24 September 1960, yang dikenal dengan UUPA, merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sabtu, 26 Agustus 2017. Pengaturan kertas kerja, yaitu pengaturan jenis kertas, margin, jenis dan ukuran huruf, serta pencantuman kop surat. Data. Dengan memperhatikan jumlah pegawai yang dikelola dan untuk kepentingan pembinaan karier, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dapat diatur sebagai berikut:. Search form. Daftar Urut Kepangkatan. c. IV (2015) S1 Ilmu Administrasi Lumajang, 21 Sept 1967 19670921. 4. BABURAZAK BARAT NO4 PADANG TIKAR 1. 21 memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dapat. UU No. Kurikulum 2013 SMA SMP SD Revisi 2017 2018: FORMAT DAFTAR URUT KEPANGKATAN DUK PNS EXCEL TERBARU 2018. Dasar hukum HAM yang paling tinggi dan paling utama adalah sila-sila pada Pancasila. Telepon 082340917206. 2. Tanah yang dibebani dengan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak. Subdirektorat Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah. 15. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alas an pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai. Baca Cepat Buka. LANDASAN HUKUM AKREDITASI Landasan hukum akreditasi mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan diatur tersendiri oleh Menteri Pertahanan Keamanan. diklat. 14. Ketentun yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Close suggestions Search Search Daftar Urut Kepangkatan dibuat setiap tahun, yaitu harus sudah selesai dibuat pada setiap akhir bulan Desember. Nomor urut diisi angka (value), tanpa tanda titik, yakni berupa angka 1 sampai sekian sesuai jumlah PNS pada instansi bersangkutan. _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN RI Tahun 1960 No. Pembuatan sertipikat untuk pertama kalinya, yang dalam bahasa teknis ke agrariaan dikenal dengan istilah “konversi” hak-hak lama. 2 Tahun 2014 (Pasal 1. UMUM a. Pengertian duk dan fungsi duk Duk adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang dususun menurut tingkat kepangkatan Duk berfungsi. 1. Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. PENGERTIAN DAN FUNGSI DUK. 2. 24 b. Kode Dokumen : 001/MM/SKRIPSI/2017. Pada Direktorat Navigasi disusun Daftar Urut Kepangkatan segenap Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Direktorat Navigasi mulai dari golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang I/a. Selamat datang di Portal Katalog Standar Operasional Prosedur Kementerian Hukum dan HAM RI. PP No. Tata cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama. Penyusunan Produk Hukum S2 UNPAS Ekonomi Manajemen Pemasaran 2005 2. Label: Info & Aktifitas Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Pangkat Kehormatan. Proses pembuatan dokumen seperti Daftar Urut Kepangkatan membutuhkan waktu yang lama sehingga pelayanan kepada pegawai kurang memuaskan. Sop daftar urut senioritas (dus) hakim dasar hukum : Dan terakhir pada tahun 2012 telah berdiri gedung kantor baru yang letaknya sekitar ± 300 meter dari gedung lama. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara. Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan yang menerima keberatan atas nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan tersebut. Untuk menyederhanakan jawaban, di sini kami berasumsi bahwa penggolongan kepangkatan yang Anda maksud adalah kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”). PPAT Sementara adalah pejabatTata cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut : 1. 2. Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. yang dicantumkan dalam nomor urut lebih tinggi pada penyusunan Daftar Urut Kepangkatan. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Landasan Hukum Duk Daftar Urut Kepangkatan (Duk) Pns Ini Dibuat Berdasarkan Landasan Hukum Berikut : Petunjuk daftar urut kepangkatan pns. Jul 13, 2021. Layanan Hukum Prosedur & Bantuan Hukum. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1979 TENTANG DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN. Memahami Tata Cara Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Keterkaitan Peralatan/perlengkapan - 1. Landasan Hukum DUK : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20. id . Materi mata pelajaran Produktif/ Kejuruan OTK Kepegawaian pada Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Sistem kepangkatan di Kejaksaan Republik Indonesia sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pangkat di TNI maupun kepolisian. Pustaka: UU RI No. 25 a. atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. penyediaan dan pengolahan bahan untuk penyusunan daftar urut kepangkatan dan. Ketentuan yang mengatur pembuatan daftar urutan kepangkatan. Salah satu bahan objektif dalam melaksanakan pembinaan. 8 Tahun 1974 : Pokok-Pokok Kepegawaian. Proses pembuatan dokumen seperti Daftar Urut Kepangkatan membutuhkan waktu yang lama sehingga pelayanan kepada pegawai kurang memuaskan. masing-masing. Menelaah surat permintaan Daftar Urut Kepangkatan 2. nip. Membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai. 03. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan. Landasan Hukum-pasal 18 ayat 5, pasal 20 UPK 1974. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan diatur tersendiri oleh Menteri. Pejabat lembuat DUK. 2021 Diploma III. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2 2. Pembuatan DUK dan Penentuan nomor urut dalam DUK. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah pejabat yang. Daftar Urut Kepangkatan PNS Bappeda Provinsi Lampung 2022. Menteri, jaksa agung, pimpinan kesekretariasan forum tertinggi Negara. TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut: a. 5 tahun 1979 tentang DAFTAR URUT KEPANGKATAN PNS.